Kementerian Kekuatan serta Sumber Daya Mineral (ESDM) semakin masif menjalankan program pendistribusian serta pemasangan paket konverter kit (konkit) Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg untuk kelompok nelayan serta petani di semua lokasi Indonesia.
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengemukakan, usaha ini digencarkan dikarenakan dia mendapatkan laporan dari banyak nelayan yg memberikan kalau ikan hasil tangkapannya lebih fresh serta tidak memiliki bau Solar jika memakai konkit LPG.
Bila mesin kapal kecil itu, bila gunakan minyak solar, hasil tangkapan ikannya terkadang berbau solar, jadi harga nya jualnya tidak dapat baik.
Kita rubah gunakan gas, hingga tidak berbau. Serta cost memakai LPG ini sekali melaut dapat irit lebih kurang Rp 50 ribu. Ini dapat menambah daya beli nelayan pun, " papar Jonan, Jumat (8/2/2019) .
Kepala Biro Komunikasi, Service Info Publik serta Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi menjelaskan, pemerintah tetap akan menyangga banyak nelayan dengan paket lengkap seperti beberapa tahun awal mulanya.
" Privat tahun ini, kami juga sediakan 1. 000 unit konkit LPG 3 Kg untuk banyak petani kecil di lima kabupaten.
Pemerintah ingin banyak petani di lokasi itu dapat bikin hasil panen mereka lebih produktif karenanya ada pemberian konkit, " jelas ia.
Ke lima kabupaten itu, lanjut Agung, yg dapat diutamakan memperoleh paket pemberian konkit LPG 3 Kg diantaranya Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupatem Sragen, Kabupaten Sleman, serta Kabupaten Malang.
Disamping itu, untuk nelayan kecil pemerintah sudah membagikan sejumlah 13. 305 unit konkit pada 2019 ini yg dapat didistribusikan menyebar ke 36 lokasi di semua Indonesia.
Simak Yuk : harga daun pintu
harga kusen jendela
Agung melanjutkan, pemerintah mengharapkan paket pemberian konkit ini bisa mengurangi beban operasional keseharian. Hingga dapat menggenjot produktivitas ekonomi warga yg punya penghasilan rendah.
" Kami udah membagikan dana konkit ini sebesar Rp 11, 2 miliar untuk nelayan kecil serta Rp 8, 1 miliar biar faedahnya dirasa langsung oleh warga, " papar Agung.
Diinginkan konverter kit ini dapat mengirit pengeluaran bahan bakar nelayan. " Program (konkit) diperuntukkan biar cost operasional nelayan lebih rendah hingga penerimaan nelayan dapat lebih baik.
Ini dapat mengirit cost operasional pemanfaatan LPG s/d kira-kira 30 prosen dengan analisis tidak ada subsidi bahkan juga 50 prosen jika ada subsidi.
Kamis, 07 Februari 2019
Mobil Pengangkut Logistik Akan Mendapat Subsidi Jika Melewati TOL
Juru Bicara Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara menilainya, pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Jawa oleh pemerintahan Joko Widodo tdk memberi dampak positif untuk ekonomi rakyat.
Perihal ini juga memperoleh respon dari Menteri Rencana serta Pembangunan Nasional (PPN) serta Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Bambang menjelaskan, pembangunan infrastruktur malahan berubah menjadi sumber perkembangan ekonomi.
Karena, kehadiran jalan tol berubah menjadi sarana percepat pengangkutan barang logistik ke beberapa daerah semua Indonesia.
" Saya memandang jalan tol jadi sumber perkembangan ekonomi sebab karena ada jalan tol kelancaran transportasi jadi lebih baik cost logistik dapat turun. Nah, tentu kita tdk dapat terkait terhadap jalan arteri, " kata ia di Kantor Bappenas, Jakarta.
Bambang menjelaskan, sebelum jalan tol ada, cost logistik cukuplah mahal. Argumennya, melalui jalan arteri pun membuat cost yg dikeluarkan oleh pengendara tambah besar dan jarak tempuh yg lumayan lama.
" Sebab jika kita memakai jalan arteri kelak biayanya tinggi sekali, " papar ia.
Seterusnya, Bambang memasukkan, tiada jalan tol cost perawatan jalan arteri memerlukan cost yg tambah besar. Jadi tdk dapat disanggah, dengan kehadiran Indonesia yg terbagi dalam pulau-pulau mesti menyiapkan jalan tol untuk memperlancar arus pengangkutan barang.
" Problemnya itu bakal memunculkan beban cost ke pemerintah sebab tiap-tiap tahun jalan itu bakal rusak dilalui truk-truk besar hingga pada akhirnya mesti ada.
Juru Bicara Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara menilainya, pembangunan infrastruktur jalan tol trans Jawa oleh pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi tdk memberi dampak positif untuk ekonomi rakyat.
Ada sejumlah argumen yg diekspos Suhendra. Diantaranya tarif tol trans Jawa yg terlalu mahal. Suhendra menjelaskan, mahalnya tarif tol udah dirasa banyak pebisnis logistik. Hingga, angkutan truk pembawa logistik saat ini udah berganti kembali memakai jalan nasional.
" Tarif tol trans Jawa dapat capai 1, 5 sampai 2 juta rupiah. Ini pasti membuat banyak pebisnis logistik menjerit. Mereka udah melakukan memprotes terhadap pemerintah. Pemerintah lewat kementerian yg berkekuatan mengusahakan lakukan revisi besaran tarif. Ini bukti pemerintah mengaku tarif tol trans Jawa kemahalan, " kata Suhendra dalam info tercatat, Kamis 7 Februari 2019.
Suhendra menjelaskan, tarif tol di Indonesia adalah tarif tol termahal di Asia Tenggara. Staf Spesial Menteri Pekerjaan Umum 2005-2009 ini merincikan, rata-rata tarif tol di Indonesia kira-kira Rp 1. 300 sampai Rp 1. 500/km.
Sesaat di sekian banyak negara tetangga, seperti Singapura Rp 778/km, Malaysia Rp 492/km, Thailand dalam kira-kira Rp 440/km, Vietnam dalam kira-kira Rp 1. 200/km, serta Filipina Rp 1. 050/km.
Lihat juga : harga besi wiremesh
harga kitchen minimalis
" Dengan menunjuk bukti serta angka diatas, bukan soal yg aneh apabila banyak pemakai jalan tol di Indonesia memprotes atas tarif tol yg mahal, " kata ia.
Tidak cuma bertarif mahal, pembangunan tol trans Jawa udah mengakuisisi lahan-lahan produktif pertanian serta perkebunan. Baik itu tempat punya perseorangan atau punya korporasi, bahkan juga juga ada tempat produktif punya BUMN.
" Apabila yg terserang ialah tempat produktif pertanian atau sawah, pasti bakal berpengaruh pada produksi padi di daerah ditempat, " kata Suhendra.
Seterusnya, efek negatif pembangunan tol trans Jawa memulai dirasa UMKM di lokasi pantura Jawa. Menurut dia, beberapa UMKM di kota-kota selama jalan pantura perlahan mati suri. Cost perbaikan yg mungkin kita belum pernah sadar kalau itu ada jumlah besar dalam biaya untuk pembangunan jalan di Indonesia yg dihabiskan untuk maintenance, " kata ia.
Perihal ini juga memperoleh respon dari Menteri Rencana serta Pembangunan Nasional (PPN) serta Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Bambang menjelaskan, pembangunan infrastruktur malahan berubah menjadi sumber perkembangan ekonomi.
Karena, kehadiran jalan tol berubah menjadi sarana percepat pengangkutan barang logistik ke beberapa daerah semua Indonesia.
" Saya memandang jalan tol jadi sumber perkembangan ekonomi sebab karena ada jalan tol kelancaran transportasi jadi lebih baik cost logistik dapat turun. Nah, tentu kita tdk dapat terkait terhadap jalan arteri, " kata ia di Kantor Bappenas, Jakarta.
Bambang menjelaskan, sebelum jalan tol ada, cost logistik cukuplah mahal. Argumennya, melalui jalan arteri pun membuat cost yg dikeluarkan oleh pengendara tambah besar dan jarak tempuh yg lumayan lama.
" Sebab jika kita memakai jalan arteri kelak biayanya tinggi sekali, " papar ia.
Seterusnya, Bambang memasukkan, tiada jalan tol cost perawatan jalan arteri memerlukan cost yg tambah besar. Jadi tdk dapat disanggah, dengan kehadiran Indonesia yg terbagi dalam pulau-pulau mesti menyiapkan jalan tol untuk memperlancar arus pengangkutan barang.
" Problemnya itu bakal memunculkan beban cost ke pemerintah sebab tiap-tiap tahun jalan itu bakal rusak dilalui truk-truk besar hingga pada akhirnya mesti ada.
Juru Bicara Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara menilainya, pembangunan infrastruktur jalan tol trans Jawa oleh pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi tdk memberi dampak positif untuk ekonomi rakyat.
Ada sejumlah argumen yg diekspos Suhendra. Diantaranya tarif tol trans Jawa yg terlalu mahal. Suhendra menjelaskan, mahalnya tarif tol udah dirasa banyak pebisnis logistik. Hingga, angkutan truk pembawa logistik saat ini udah berganti kembali memakai jalan nasional.
" Tarif tol trans Jawa dapat capai 1, 5 sampai 2 juta rupiah. Ini pasti membuat banyak pebisnis logistik menjerit. Mereka udah melakukan memprotes terhadap pemerintah. Pemerintah lewat kementerian yg berkekuatan mengusahakan lakukan revisi besaran tarif. Ini bukti pemerintah mengaku tarif tol trans Jawa kemahalan, " kata Suhendra dalam info tercatat, Kamis 7 Februari 2019.
Suhendra menjelaskan, tarif tol di Indonesia adalah tarif tol termahal di Asia Tenggara. Staf Spesial Menteri Pekerjaan Umum 2005-2009 ini merincikan, rata-rata tarif tol di Indonesia kira-kira Rp 1. 300 sampai Rp 1. 500/km.
Sesaat di sekian banyak negara tetangga, seperti Singapura Rp 778/km, Malaysia Rp 492/km, Thailand dalam kira-kira Rp 440/km, Vietnam dalam kira-kira Rp 1. 200/km, serta Filipina Rp 1. 050/km.
Lihat juga : harga besi wiremesh
harga kitchen minimalis
" Dengan menunjuk bukti serta angka diatas, bukan soal yg aneh apabila banyak pemakai jalan tol di Indonesia memprotes atas tarif tol yg mahal, " kata ia.
Tidak cuma bertarif mahal, pembangunan tol trans Jawa udah mengakuisisi lahan-lahan produktif pertanian serta perkebunan. Baik itu tempat punya perseorangan atau punya korporasi, bahkan juga juga ada tempat produktif punya BUMN.
" Apabila yg terserang ialah tempat produktif pertanian atau sawah, pasti bakal berpengaruh pada produksi padi di daerah ditempat, " kata Suhendra.
Seterusnya, efek negatif pembangunan tol trans Jawa memulai dirasa UMKM di lokasi pantura Jawa. Menurut dia, beberapa UMKM di kota-kota selama jalan pantura perlahan mati suri. Cost perbaikan yg mungkin kita belum pernah sadar kalau itu ada jumlah besar dalam biaya untuk pembangunan jalan di Indonesia yg dihabiskan untuk maintenance, " kata ia.
Pembukaan Pelatihan Kerja di Pesantren Apakah Hanya Pencitraan Belaka
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan sudah meningkatkan berbagai perihal yang terkait dengan ekonomi keumatan seperti Bank Wakaf Mikro (BWM) .
“Kita dirikan di pondok-pondok yang mempunyai lingkungan komune usaha yang baik, hingga berkembanglah ekonomi umat. Sebab saya ikut cek langsung ke sejumlah pondok yang berjalan ini, alhamdulillah begitu baik, ” tutur Jokowi seperti diambil dari web Setkab.
Jokowi ikut mengemukakan buat peningkatan ekonomi umat lewat BWM berkembang dengan baik sebab sudah ada yang berubah dari berjualan keliling jadi mempunyai warung umpamanya.
“Yang dulunya umpamanya di lingkungan itu ada bakso di gerobak, selesai dapatkan utang dari Bank Wakaf Mikro dapat mempunyai warung, jualan di warung. Yang dulunya jualan gorengan, selesai dapatkan dukungan dari Bank Wakaf Mikro dapat berjualan gorengan serta nasi uduk. Ya memang ini ekonomi super mikro yang kita menuju memang kesana, ” imbuhnya.
Tahun ini, lanjut Presiden, pemerintah akan juga bangun 1. 000 Balai Latihan Kerja (BLK) pribadi di ponpes yang dipunyai.
“Memang baru 1. 000, tetapi 1. 000 itu ikut banyak banyak, ikut gede. Sebab kita bakal bangun bangunannya plus dalamnya. Suatu pondok pingin keterampilan yang pingin di-upgrade garment.
Ya bermakna kita kasih disana perabotan yang terkait dengan garment atau pelatihan-pelatihan yang terkait dengan garment, ” katanya.
Waktu bersilaturahmi dengan beberapa Kiai datau Habib se-Jadetabek, di Istana Negara, Jokowi ikut ceritakan kalau dianya sendiri Ketua Nasional Keuangan Syariah (KNKS) .
“Kalau sekian banyak negara lainnya ketuanya menteri, di sini saya amabil alih. Mengapa saya sendiri, saya lihat Indonesia jadi suatu negara dengan masyarakat muslim paling banyak pada dunia. Ekonomi syariah kita baru berkembang 5 prosen, Malaysia 23 prosen, Saudi 51 prosen, Uni Emirat Arab 19 prosen, ” katanya.
Berkaitan capaian yang baru 5 prosen, menurut Presiden mesti dibenahi sebab Indonesia ialah pasar yang besar buat ekonomi serta keuangan syariah. Dia memberi tambahan kalau bahkan juga Indonesia kalah dengan Korea, kalah dengan Inggris, serta kalah dari Perancis.
“Ini ada suatu yg mesti kita benahi, kita perbaiki. Masyarakat kita 260 juta. 87 prosen kita muslim, mempunyai arti satu kali lagi Indonesia ialah negara dengan masyarakat muslim paling besar pada dunia tetapi keuangan syariahnya baru 5 prosen, ini ada suatu.
Chekidot : harga pagar besi
harga pagar minimalis
Hingga saya ikut mau tahu ini ada rintangannya dimana, hambatannya dimana, saya mau tahu, telah saya ketuai sendiri, ” katanya.
Bila nanti telah berjalan, menurut Presiden, dianya sendiri bakal menyerahkan bab itu ke menteri yang berkaitan dengan adanya ini. Dia ikut mengatakan kalau masalah ini tidak ringan atau enteng sebab beberapa perihal yang harus diluruskan.
“Yang paling akhir, saya titip benar yang namanya semburan fitnah, hoax ini mesti diluruskan supaya perpecahan, gesekan, atau ke arah ke suatu gesekan dapat kita jauhi, ” pungkas Presiden.
Dalam acara itu, Presiden didampingi oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko serta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
“Kita dirikan di pondok-pondok yang mempunyai lingkungan komune usaha yang baik, hingga berkembanglah ekonomi umat. Sebab saya ikut cek langsung ke sejumlah pondok yang berjalan ini, alhamdulillah begitu baik, ” tutur Jokowi seperti diambil dari web Setkab.
Jokowi ikut mengemukakan buat peningkatan ekonomi umat lewat BWM berkembang dengan baik sebab sudah ada yang berubah dari berjualan keliling jadi mempunyai warung umpamanya.
“Yang dulunya umpamanya di lingkungan itu ada bakso di gerobak, selesai dapatkan utang dari Bank Wakaf Mikro dapat mempunyai warung, jualan di warung. Yang dulunya jualan gorengan, selesai dapatkan dukungan dari Bank Wakaf Mikro dapat berjualan gorengan serta nasi uduk. Ya memang ini ekonomi super mikro yang kita menuju memang kesana, ” imbuhnya.
Tahun ini, lanjut Presiden, pemerintah akan juga bangun 1. 000 Balai Latihan Kerja (BLK) pribadi di ponpes yang dipunyai.
“Memang baru 1. 000, tetapi 1. 000 itu ikut banyak banyak, ikut gede. Sebab kita bakal bangun bangunannya plus dalamnya. Suatu pondok pingin keterampilan yang pingin di-upgrade garment.
Ya bermakna kita kasih disana perabotan yang terkait dengan garment atau pelatihan-pelatihan yang terkait dengan garment, ” katanya.
Waktu bersilaturahmi dengan beberapa Kiai datau Habib se-Jadetabek, di Istana Negara, Jokowi ikut ceritakan kalau dianya sendiri Ketua Nasional Keuangan Syariah (KNKS) .
“Kalau sekian banyak negara lainnya ketuanya menteri, di sini saya amabil alih. Mengapa saya sendiri, saya lihat Indonesia jadi suatu negara dengan masyarakat muslim paling banyak pada dunia. Ekonomi syariah kita baru berkembang 5 prosen, Malaysia 23 prosen, Saudi 51 prosen, Uni Emirat Arab 19 prosen, ” katanya.
Berkaitan capaian yang baru 5 prosen, menurut Presiden mesti dibenahi sebab Indonesia ialah pasar yang besar buat ekonomi serta keuangan syariah. Dia memberi tambahan kalau bahkan juga Indonesia kalah dengan Korea, kalah dengan Inggris, serta kalah dari Perancis.
“Ini ada suatu yg mesti kita benahi, kita perbaiki. Masyarakat kita 260 juta. 87 prosen kita muslim, mempunyai arti satu kali lagi Indonesia ialah negara dengan masyarakat muslim paling besar pada dunia tetapi keuangan syariahnya baru 5 prosen, ini ada suatu.
Chekidot : harga pagar besi
harga pagar minimalis
Hingga saya ikut mau tahu ini ada rintangannya dimana, hambatannya dimana, saya mau tahu, telah saya ketuai sendiri, ” katanya.
Bila nanti telah berjalan, menurut Presiden, dianya sendiri bakal menyerahkan bab itu ke menteri yang berkaitan dengan adanya ini. Dia ikut mengatakan kalau masalah ini tidak ringan atau enteng sebab beberapa perihal yang harus diluruskan.
“Yang paling akhir, saya titip benar yang namanya semburan fitnah, hoax ini mesti diluruskan supaya perpecahan, gesekan, atau ke arah ke suatu gesekan dapat kita jauhi, ” pungkas Presiden.
Dalam acara itu, Presiden didampingi oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko serta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Sesi Pertama Pendaftaran PPPK Resmi di Buka Pukul 16.00 wib
Manfaat penuhi keperluan pada Instrumen Sipil Negara (ASN) yg mendorong, -emerintah buka Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Persetujuan Kerja (PPPK) sesi I.
Kepala Biro Humas Tubuh Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menuturkan, pendaftaran PPPK akan dijalankan lewat cara terintegrasi lewat portal nasional Mode Seleksi Calon Instrumen Sipil Negara (SSCASN) lewat https : //sscasn. bkn. go. id yang bisa dibuka lewat cara serentak pada Jumat, 8 Februari 2019 jam 16 : 00 WIB.
“Selanjutnya buat proses seleksi akan memanfaatkan mode seleksi Computer Asissted Test (CAT) Ujian Nasional Berbasiskan Pc Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan, ” kata Ridwan diambil dari situs Setkab, Jumat (8/2/2019) .
Rekrutmen P3K pada sesi I, menurut Ridwan, mencakup THL (Tenaga Harian Terlepas) Penyuluh, Dosen PTN (Perguruan Tinggi Negeri) Baru, dan eks Tenaga Honorer Category II (eks THK-II) buat jabatan Guru (termasuk juga Guru Kemenag) .
Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yg ada pada database BKN tahun 2013 serta penuhi syarat-syarat Aturan Perundang-Undangan, diantaranya umur pelamar PPPK optimal 1 tahun sebelum batas umur pensiun pada jabatan yg akan dilamar.
Ditekankan Ridwan, kalau waktu pertalian kerja P3K sangat singkat 1 tahun dengan perpanjangan berdasar pada perolehan kemampuan serta keperluan lembaga sesuai dengan Aturan Pemerintah (PP) Nomer 49 Tahun 2018.
“Adapun problem pencapaian penghasilan buat P3K pada Lembaga Pusat ditanggung pada APBN, serta buat P3K di Lembaga Daerah ditanggung pada APBD, dan bisa terima tunjangan sama dengan aturan aturan perundang-undangan, ” jelas Ridwan,
Selain itu, ketentuan tekhnis dari PP No. 49 tahun 2018, menurut Ridwan, akan dilanjutkan lewat Aturan Menteri Pendayagunaan Instrumen Negara serta Reformasi Birokrasi serta Aturan BKN.
Menurut Ridwan, ada syarat-syarat pada rekrutmen PPPK sesi I ialah :
Baca Juga : harga kanopi
harga polycarbonate
Jabatan Guru di lingkungan Pemerintah Daerah punya kwalifikasi pendidikan sedikitnya S-1 serta masihlah aktif mengajar hingga sampai waktu ini (bisa dicek di http : //informasi. gtk. kemdikbud. go. id ) ;
Tenaga Kesehatan punya kwalifikasi pendidikan sedikitnya D-III sektor Kesehatan serta punya STR (Surat Isyarat Register) yg masihlah laku (bukan STR internship) , terkecuali buat Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, serta Pranata Laboratorium.
Kesehatan punya kwalifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi ; serta Penyuluh Pertanian punya kwalifikasi pendidikan sedikitnya SMK sektor Pertanian atau SLTA plus sertifikasi di sektor pertanian.
Kepala Biro Humas Tubuh Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menuturkan, pendaftaran PPPK akan dijalankan lewat cara terintegrasi lewat portal nasional Mode Seleksi Calon Instrumen Sipil Negara (SSCASN) lewat https : //sscasn. bkn. go. id yang bisa dibuka lewat cara serentak pada Jumat, 8 Februari 2019 jam 16 : 00 WIB.
“Selanjutnya buat proses seleksi akan memanfaatkan mode seleksi Computer Asissted Test (CAT) Ujian Nasional Berbasiskan Pc Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan, ” kata Ridwan diambil dari situs Setkab, Jumat (8/2/2019) .
Rekrutmen P3K pada sesi I, menurut Ridwan, mencakup THL (Tenaga Harian Terlepas) Penyuluh, Dosen PTN (Perguruan Tinggi Negeri) Baru, dan eks Tenaga Honorer Category II (eks THK-II) buat jabatan Guru (termasuk juga Guru Kemenag) .
Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yg ada pada database BKN tahun 2013 serta penuhi syarat-syarat Aturan Perundang-Undangan, diantaranya umur pelamar PPPK optimal 1 tahun sebelum batas umur pensiun pada jabatan yg akan dilamar.
Ditekankan Ridwan, kalau waktu pertalian kerja P3K sangat singkat 1 tahun dengan perpanjangan berdasar pada perolehan kemampuan serta keperluan lembaga sesuai dengan Aturan Pemerintah (PP) Nomer 49 Tahun 2018.
“Adapun problem pencapaian penghasilan buat P3K pada Lembaga Pusat ditanggung pada APBN, serta buat P3K di Lembaga Daerah ditanggung pada APBD, dan bisa terima tunjangan sama dengan aturan aturan perundang-undangan, ” jelas Ridwan,
Selain itu, ketentuan tekhnis dari PP No. 49 tahun 2018, menurut Ridwan, akan dilanjutkan lewat Aturan Menteri Pendayagunaan Instrumen Negara serta Reformasi Birokrasi serta Aturan BKN.
Menurut Ridwan, ada syarat-syarat pada rekrutmen PPPK sesi I ialah :
Baca Juga : harga kanopi
harga polycarbonate
Jabatan Guru di lingkungan Pemerintah Daerah punya kwalifikasi pendidikan sedikitnya S-1 serta masihlah aktif mengajar hingga sampai waktu ini (bisa dicek di http : //informasi. gtk. kemdikbud. go. id ) ;
Tenaga Kesehatan punya kwalifikasi pendidikan sedikitnya D-III sektor Kesehatan serta punya STR (Surat Isyarat Register) yg masihlah laku (bukan STR internship) , terkecuali buat Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, serta Pranata Laboratorium.
Kesehatan punya kwalifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi ; serta Penyuluh Pertanian punya kwalifikasi pendidikan sedikitnya SMK sektor Pertanian atau SLTA plus sertifikasi di sektor pertanian.
Senin, 04 Februari 2019
Kantor Pos Hari Ini Cairkan Dana Untuk Gaji Karyawan Swasta 2019
PT Pos Indonesia (Persero) meyakinkan telah membayar gaji pada 24 ribu pegawainya pada Senin (4/2/2019) sore hari ini. Keseluruhan upah yg dibayarkan menggapai Rp 137 miliar.
SVP Kerja Sama Strategis serta Jalinan Kelembagaan Pos Indonesia Pupung Purnama menjelaskan, Direksi Perseroan sudah membayarkan gaji pada banyak karyawanya sore hari ini.
" Sudah-sudah, telah dibayarkan Rp 137 miliar barusan ya, sore hari ini, " jelas ia kala dihubungi Kala di tanya berkaitan perbuatan demo yg akan diselenggarakan oleh serikat pekerja, pihaknya mengatakan masih konsentrasi buat memberi service terpilih buat orang.
" Buat demo kan hak semua penduduk negara ya. Kita terus akan mengontrol biar service pada orang masih baik. Pokoknya kami pun memandang perubahan kedepan pun, " pungkasnya.
Selain itu, Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPI KB) Hendri Joni mengutarakan, pihaknya terus akan mengadakan perbuatan demo walaupun manajemen sudah membayarkan gaji karyawan pada sore hari ini.
Katanya, serikat pekerja menuntut perbaikan pengendalian perusahaan. Mereka lantas menyudutkan biar direksi yg ada mundur dari kursi jabatanya sekarang.
" Iya sebesar Rp 137 miliar, tetapi masih kami dapat demo pada tanggal 6 Februari 2019 ini. Hari Rabu ya, selesai imlek, " tegas ia.
Ia mengimbuhkan, perbuatan demo akan diselenggarakan di Kantor Pos Pusat Indonesia diawali dari Gedung Kesenian Jakarta. Dia lantas mengharap biar pemerintah tanggap pada situasi yg menerpa karyawan PT Pos Indonesia sekarang.
" Ya dengan cara legowo mereka (direksi) harusnya mundur. Ini kan BUMN yang wajib kita selamatkan, jadi pemerintah mesti tanggap dong. Ini bukan BUMN tempo hari sore, telah tua. Karena itu kita butuh selamatkan, " ujarnya.
Konflik pada serikat pekerja serta direksi PT Pos Indonesia (Pos) masuk sesi baru. Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) sekarang menyudutkan direksi PT Pos Indonesia buat mundur dari jabatan.
Seperti didapati beberapa puluh pegawai PT Pos Indonesia tidak terima upah pada 1 Februari 2019 serta ditenggarai gara-gara perbuatan unjuk perasaan SPPI yg berjalan pada Senin 28 Januari 2019.
Berdasar pada info tercatat yg di terima, Sabtu (2/2/2019) , keuta Umum Serikat Pekerja Pos Indonesia Rhajaya Santosa menjelaskan kalau direksi PT Pos Indonesia sudah tidak sukses mengurus perusahaan dengan baik yg membuat perusahaan tidak bisa penuhi kewajibanya, utamanya dalam pembayaran gaji pada karyawan.
Direksi PT Pos Indonesia (Persero) pun sudah melanggar aturan dalam PP No. 8 Tahun 1991 perihal Perlindungan Gaji, " katanya.
Direksi PT Pos Indonesia (Persero) sudah melanggar hukum serta hak asasi manusia (HAM) .
Dia memaparkan, perbuatan damai SPPI pada tanggal 28 Januari 2019 di kantor pusat PT Pos Indonesia (Persero) klarifikasi DPP SPPI sebagaimana berikut :
Baca juga : harga asbes
harga genteng metal
a. Perbuatan damai dilatarbelakangi oleh sejumlah kasus di perusahaan khususnya soal jalinan industrial seperti pelanggaran PKB oleh perusahaan.
b. Pada tanggal 23 Januari 2019 berada di kantor pusat jalan Cilaki Bandung dijalankan pertemuan LKS Bipartit Korporat, di mana salah satunya yg dibicarakan yaitu ide perbuatan damai SPPI tanggal 28 Januari 2019.
Pada pertemuan itu team SPPI memberikan kalau perbuatan damai itu bisa diurungkan seandainya ada pertemuan pada BOD dengan Ketum SPPI serta banyak Ketua DPW SPPI sebelum tanggal 28 Januari 2019 team perusahaan menanggapi dengan pengakuan dapat menyambung hal itu ke BOD.
Sampai tanggal 28 Januari 2019, tidak ada usaha dari perusahaan buat lakukan pertemuan disebut.
Pengakuan Dirut Pos kalau dengan terjadinya demo tanggal 28 Januari 2019 jadi faktor tunda pembayaran upah yg semestinya tanggal 1 Februari 2019 sampai batas waktu yg belum pula bisa ditetapkan malahan adalah bentuk kegagalan mengurus perusahaan.
SVP Kerja Sama Strategis serta Jalinan Kelembagaan Pos Indonesia Pupung Purnama menjelaskan, Direksi Perseroan sudah membayarkan gaji pada banyak karyawanya sore hari ini.
" Sudah-sudah, telah dibayarkan Rp 137 miliar barusan ya, sore hari ini, " jelas ia kala dihubungi Kala di tanya berkaitan perbuatan demo yg akan diselenggarakan oleh serikat pekerja, pihaknya mengatakan masih konsentrasi buat memberi service terpilih buat orang.
" Buat demo kan hak semua penduduk negara ya. Kita terus akan mengontrol biar service pada orang masih baik. Pokoknya kami pun memandang perubahan kedepan pun, " pungkasnya.
Selain itu, Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPI KB) Hendri Joni mengutarakan, pihaknya terus akan mengadakan perbuatan demo walaupun manajemen sudah membayarkan gaji karyawan pada sore hari ini.
Katanya, serikat pekerja menuntut perbaikan pengendalian perusahaan. Mereka lantas menyudutkan biar direksi yg ada mundur dari kursi jabatanya sekarang.
" Iya sebesar Rp 137 miliar, tetapi masih kami dapat demo pada tanggal 6 Februari 2019 ini. Hari Rabu ya, selesai imlek, " tegas ia.
Ia mengimbuhkan, perbuatan demo akan diselenggarakan di Kantor Pos Pusat Indonesia diawali dari Gedung Kesenian Jakarta. Dia lantas mengharap biar pemerintah tanggap pada situasi yg menerpa karyawan PT Pos Indonesia sekarang.
" Ya dengan cara legowo mereka (direksi) harusnya mundur. Ini kan BUMN yang wajib kita selamatkan, jadi pemerintah mesti tanggap dong. Ini bukan BUMN tempo hari sore, telah tua. Karena itu kita butuh selamatkan, " ujarnya.
Konflik pada serikat pekerja serta direksi PT Pos Indonesia (Pos) masuk sesi baru. Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) sekarang menyudutkan direksi PT Pos Indonesia buat mundur dari jabatan.
Seperti didapati beberapa puluh pegawai PT Pos Indonesia tidak terima upah pada 1 Februari 2019 serta ditenggarai gara-gara perbuatan unjuk perasaan SPPI yg berjalan pada Senin 28 Januari 2019.
Berdasar pada info tercatat yg di terima, Sabtu (2/2/2019) , keuta Umum Serikat Pekerja Pos Indonesia Rhajaya Santosa menjelaskan kalau direksi PT Pos Indonesia sudah tidak sukses mengurus perusahaan dengan baik yg membuat perusahaan tidak bisa penuhi kewajibanya, utamanya dalam pembayaran gaji pada karyawan.
Direksi PT Pos Indonesia (Persero) pun sudah melanggar aturan dalam PP No. 8 Tahun 1991 perihal Perlindungan Gaji, " katanya.
Direksi PT Pos Indonesia (Persero) sudah melanggar hukum serta hak asasi manusia (HAM) .
Dia memaparkan, perbuatan damai SPPI pada tanggal 28 Januari 2019 di kantor pusat PT Pos Indonesia (Persero) klarifikasi DPP SPPI sebagaimana berikut :
Baca juga : harga asbes
harga genteng metal
a. Perbuatan damai dilatarbelakangi oleh sejumlah kasus di perusahaan khususnya soal jalinan industrial seperti pelanggaran PKB oleh perusahaan.
b. Pada tanggal 23 Januari 2019 berada di kantor pusat jalan Cilaki Bandung dijalankan pertemuan LKS Bipartit Korporat, di mana salah satunya yg dibicarakan yaitu ide perbuatan damai SPPI tanggal 28 Januari 2019.
Pada pertemuan itu team SPPI memberikan kalau perbuatan damai itu bisa diurungkan seandainya ada pertemuan pada BOD dengan Ketum SPPI serta banyak Ketua DPW SPPI sebelum tanggal 28 Januari 2019 team perusahaan menanggapi dengan pengakuan dapat menyambung hal itu ke BOD.
Sampai tanggal 28 Januari 2019, tidak ada usaha dari perusahaan buat lakukan pertemuan disebut.
Pengakuan Dirut Pos kalau dengan terjadinya demo tanggal 28 Januari 2019 jadi faktor tunda pembayaran upah yg semestinya tanggal 1 Februari 2019 sampai batas waktu yg belum pula bisa ditetapkan malahan adalah bentuk kegagalan mengurus perusahaan.
Langganan:
Postingan (Atom)